Serap Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Amfoang, Wapres Tekankan Percepatan Infrastruktur dan Layanan Dasar di NTT

NTT - Persatuanindonews.com || Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/05/2026) guna menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.

Kunjungan dan dialog Wapres bersama masyarakat Amfoang ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan dasar hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi Indonesia-sentris, dengan memastikan masyarakat di daerah perbatasan memperoleh akses yang layak terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan konektivitas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang.

Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang sehari sebelumnya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan yang menyebabkan keterisolasian sejumlah wilayah.

“Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Wapres.

Dalam dialog bersama warga, Wapres mencermati dampak serius dari putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ia mencontohkan adanya anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai saat berangkat sekolah, hingga risiko yang dihadapi ibu hamil akibat sulitnya akses transportasi.

“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” ujar Wapres seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.

“Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan,” ungkap Wapres.

Wapres juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.

“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat Amfoang turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, hingga percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih serta isu perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.

Menutup dialog, Wapres meminta pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan mengawal tindak lanjut berbagai persoalan yang telah disampaikan masyarakat agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.

Hadir bersama Wapres dalam dialog tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, serta Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dedelusy Dethan.

RED